sekilas tentang jabatan struktural dan fungsional pegawai negeri

Dalam birokrasi pemerintah dikenal jabatan karier, yakni jabatan dalam lingkungan birokrasi yang hanya dapat diduduki oleh PNS. Jabatan karier dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Jabatan Struktural, yaitu jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat yang terendah (eselon IV/b) hingga yang tertinggi (eselon I/a). Contoh jabatan struktural di PNS Pusat adalah: Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Biro, dan Staf Ahli. Sedangkan contoh jabatan struktural di PNS Daerah adalah: sekretaris daerah, kepala dinas/badan/kantor, kepala bagian, kepala bidang, kepala seksi, camat, sekretaris camat, lurah, dan sekretaris lurah.
2. Jabatan Fungsional, yaitu jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut pandang fungsinya sangat diperlukan dalam pelaksansaan tugas-tugas pokok organisasi, misalnya: auditor (Jabatan Fungsional Auditor atau JFA), guru, dosen, dokter, perawat, bidan, apoteker, peneliti, perencana, pranata komputer, statistisi, pranata laboratorium pendidikan, dan penguji kendaraan bermotor.

A.  Larangan memangku jabatan rangkap

1. PP no. 29 tahun 1997 tentang PNS yang menduduki jabatan rangkap
2. PP no. 47 tahun 2005 tentang Perubahan atas PP no. 29 tahun 1997 tentan PNS yang menduduki jabatan rangkap
3. PP no. 30 tahun 1980 tentang peraturan displin PNS (sudah diganti dengan PP no.53 tahun 2010)
4. 53 Tahun 2010: Disiplin Pegawai Negeri Sipil (situs asli) , pengganti PP no. 30 tahun 1980

B. Pembebasan dari Jabatan Fungsional

Pejabat fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :

1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, atau
2. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966,
3. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional yang dijabatnya,
4. Tugas belajar lebih dari 6 bulan, atau
5. Cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya.

C.  Pengecualian untuk memangku Jabatan rangkap

1. PP no 29/1997 Pasal 2 ayat (2) untuk Jabatan Jaksa dan Peneliti
2. PP no 047/2005 Pasal 2 ayat (2) selain jabatan Jaksa dan Peneliti ditambah Perancang
3. Permendiknas no 67 tahun 2008 tentang pengangkatan pimpinan PTN Pasal 2 : dosen di lingkungan kemendiknas dapat diberi tugas tambahan dengan cara diangkat sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi atau Pimpinan Fakultas
4. SE Dirjen no 2705 tentang pengangkatan pimpinan PTS
5. PP no 37 tahun 2009 pasal 18 ayat (1) s/d (6). PNS dosen yang sudah bertugas sebagai dosen paling sedikit 8 tahun dapat ditempatkan pada jabatan struktural di luar Perguruan Tinggi, dibebaskan sementara dari jabatan apabila ditugaskan secara penuh di luar jabatan dosen dan semua tunjangan yang berkaitan dengan tugas sebagai dosen diberhentikan sementara.
6. Kepmenkowasbangpan no 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 pasal 26 : Dosen dibebaskan sementara dari tuga-tugas jabatannya apabila dtugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional dosen

D. Pengangkatan dalam Jabatan Struktural

Jabatan struktural hanya dapat diduduki oleh mereka yang berstatus sebagai PNS. Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diangkat dalam jabatan struktural. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara hanya dapat diangkat dalam jabatan struktural apabila telah beralih status menjadi PNS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangan. Eselon dan jenjang pangkat jabatan struktural sesuai PP Nomor 13 Tahun 2002.

E. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsionall

Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
Jabatan fungsional pada hakekatnya adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas pokok dalam organisasi Pemerintah. Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Produk hukum yang mengatur pengangkatan dalam Jabatan Fungsional adalah PP No. 16 tahun 1994 dan Keppres No. 87 tahun 1999.

BANTUAN BIAYA PENINGKATAN KUALIFIKASI AKADEMIK GURU

BANTUAN BIAYA PENINGKATAN KUALIFIKASI AKADEMIK GURU

A. Pengertian Dan Sasaran Program

Bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik guru ke S-1/D-IV adalah

pemberian bantuan biaya sejumlah dana dari Pemerintah kepada guru PNS

dan bukan PNS yang berada di bawah binaan Kementerian Diknas pada

semua satuan pendidikan baik negeri maupun swasta untuk memperoleh

kualifikasi akademik Strata satu (S-1) atau Diploma empat (D-IV).

Pemberian bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik bagi guru ini

bertujuan:

1. Mendorong guru untuk mengikuti pendidikan lanjutan sampai

memperoleh ijasah S-1/D-IV;

2. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan kinerja guru dalam

proses pembelajaran;

3. Mempercepat proses peningkatan kualitas pendidikan melalui

peningkatan mutu guru.

Sasaran program bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik tahun

2010 ini adalah 5000 guru yang sedang bertugas di Kawasan Perbatasan

Dan Pulau Kecil Terluar baik melalui program reguler maupun program

Pengakuan Pengalaman Kerja dan Hasil Belajar (PPKHB).

B. Prinsip Pemberian Bantuan biaya

1. Terbuka

Bantuan biaya ini diberikan secara terbuka kepada semua guru yang

sedang menempuh pendidikan ke jenjang S-1/D-IV dan memenuhi

persyaratan yang ditentukan. Pengumuman dan pendaftaran untuk

mendapatkan bantuan biaya serta penetapan guru penerima bantuan

2. Langsung

Bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik guru diberikan secara

langsung kepada guru melalui transfer ke rekening bank/pos milik guru

yang bersangkutan.

3. Mengutamakan mutu

Guru yang akan menerima bantuan biaya ini adalah guru yang sedang

melanjutkan pendidikan ke jenjang S-1/D-IV di perguruan tinggi yang

memiliki izin operasional dari Ditjen Pendidikan Tinggi.

4. Tidak meninggalkan tugas mengajar

Guru yang menerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik

tidak meninggalkan tugas mengajar.

C. Sumber dan Alokasi Dana

Pembiayaan bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik guru

bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2010 yang dialokasikan pada

DIPA LPMP masing-masing provinsi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta

rupiah) per orang per tahun.

D. Kriteria Penerima Bantuan biaya

Bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ini diberikan kepada guru

yang memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Guru yang terdaftar dan aktif mengikuti kuliah di perguruan tinggi

yang memperoleh izin operasional dari Ditjen Pendidikan Tinggi

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Guru PNS/bukan PNS (Guru Tetap Yayasan, honorer pada sekolah

negeri) yang mengajar pada satuan pendidikan binaan

Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Kualifikasi Guru Ke S-1/D-IV Di Kawasan

Perbatasan dan Pulau Kecil Terluar 7

Kementerian Diknas baik di sekolah negeri maupun sekolah

swasta yang mendapat ijin operasional dari pemerintah daerah.

b. Menempuh pendidikan pada bidang studi yang sesuai dengan

mata pelajaran yang diampu atau meneruskan pendidikan sesuai

dengan ijazah D-I, D-II, D-III yang dimilikinya.

c. Belum memiliki ijazah S-1/D-IV.

d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat

keterangan dokter.

e. Tidak sedang memperoleh beasiswa pendidikan untuk

peningkatan kualifikasi akademik dari instansi/unit lain.

f. Tidak sedang menjalani hukuman baik disiplin maupun hukuman

pidana/perdata.

g. Mempunyai Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan

(NUPTK) atau dalam proses mendapatkan NUPTK di LPMP.

2. Guru penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-

1/D-IV pada tahun 2007, 2008, dan 2009 yang masih menempuh

studinya.

E. Tahapan Pemberian Bantuan biaya

1. Penetapan dan Pendistribusian Kuota

Kuota Provinsi adalah akumulasi dari kuota kecamatan di kawasan

perbatasan dan pulau kecil terluar yang berada pada provinsi yang

bersangkutan. Kuota kecamatan dihitung secara proporsional

berdasarkan jumlah guru yang belum S-1/D-4 pada kecamatan di

kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar dikalikan kuota nasional.

2. Koordinasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Bantuan Biaya Peningkatan

Kualifikasi akademik

LPMP melaksanakan koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan pemberian

bantuan biaya dengan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota

dengan melibatkan narasumber dari Ditjen PMPTK Kementerian

Diknas. Agenda koordinasi dan sosialisasi adalah penyampaian

kebijakan Ditjen PMPTK Kementerian Diknas tentang pemberian

8 Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Kualifikasi Guru Ke S-1/D-Iv Di Kawasan

Perbatasan dan Pulau Kecil Terluar

bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik guru, informasi kuota

per kabupaten/kota, informasi kriteria calon penerima bantuan biaya,

mekanisme pemberian bantuan biaya, dan penyusunan jadwal

pelaksanaan pemberian bantuan biaya, pemantauan dan pelaporan.

3. Penetapan dan Pengusulan Calon Penerima Bantuan biaya

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menyampaikan informasi dan

kebijakan peningkatan kualifikasi akademik dan pemberian bantuan

biaya kepada guru di wilayahnya masing-masing. Pengusulan guru

calon penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik

dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1) Kepala sekolah mengajukan daftar nama guru yang diusulkan

sebagai calon penerima dana bantuan biaya peningkatan

kualifikasi akademik guru kepada dinas pendidikan

kabupaten/kota masing-masing. Pengajuan calon penerima

bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik S-1/D-IV harus

disertai dengan persyaratan administratif, yaitu :

- Foto kopi ijasah terakhir,

- Foto kopi SK Pengangkatan sebagai guru baik guru PNS

maupun guru bukan PNS,

- Foto kopi kartu mahasiswa dan/atau surat keterangan aktif

sebagai mahasiswa dari perguruan tinggi tempat menempuh

pendidikan,

- Surat keterangan sehat,

- Foto kopi rekening bank/Pos milik guru yang bersangkutan,

- Foto kopi daftar nilai yang menunjukkan IPK minimal 2,0 bagi

calon penerima bantuan biaya pendidikan yang sedang

mengikuti pendidikan pada semester 2 (dua) ke atas.

Semua berkas foto kopi dilegalisasi oleh kepala UPTD bidang

pendidikan setempat atau kepala sekolah.

2) Kepala sekolah mengajukan usulan calon penerima bantuan biaya

kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota menggunakan

Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Kualifikasi Guru Ke S-1/D-IV Di Kawasan

Perbatasan dan Pulau Kecil Terluar 9

Format 1 A untuk guru PNS dan Format 1 B untuk guru bukan

PNS.

3) Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota mengusulkan calon

penerima bantuan biaya ke LPMP dalam bentuk cetakan dan file

dalam CD dengan menggunakan Format 2 A untuk guru PNS

dan Format 2 B untuk guru bukan PNS.

4) Berdasarkan daftar usulan yang diajukan oleh kepala sekolah,

dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota melakukan seleksi

administratif dengan berpedoman pada kriteria dan kuota

penerima bantuan biaya sebagaimana yang tercantum pada Buku

Pedoman ini.

5) Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota melakukan seleksi

dengan menggunakan urutan prioritas sebagai berikut:

a) Semester tertinggi

b) Bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran yang

diampu

c) Prestasi akademik berdasarkan IPK bagi yang sudah

menempuh lebih dari 2 (dua) semester

d) Masa kerja

e) Usia

4. Penerbitan Surat Keputusan Penerima Bantuan biaya

Kepala LPMP yang bersangkutan menerbitkan Surat Keputusan

Penerima Bantuan Biaya Peningkatan Kualifikasi Akademik, tembusan

disampaikan kepada Dirjen PMPTK Kementerian Diknas dan Kepala

Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.

5. Penyaluran Bantuan biaya

LPMP menyalurkan secara langsung bantuan biaya peningkatan

kualifikasi akademik kepada guru melalui nomor rekening bank/pos

milik guru yang bersangkutan.

sertifikasi guru dalam jabatan..

A. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional tersebut dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tersebut mendefinisikan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Sebagai tenaga profesional, guru diharapkan dapat berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran dan berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.
Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011
2
Pelaksanaan sertifikasi guru dimulai pada tahun 2007 setelah diterbitkannya Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan. Tahun 2011 ini merupakan tahun kelima pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan. Landasan yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan sertifikasi guru tahun 2011 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Mengacu pada hasil penelaahan terhadap pelaksanaan sertifikasi guru dan didukung dengan adanya beberapa kajian/studi tentang penyelenggaraan sertifikasi guru sebelumnya, maka dilakukan beberapa perubahan mendasar pada pelaksanaan sertifikasi guru, termasuk proses penetapan dan pendaftaran peserta. Tahapan pelaksanaan sertifikasi guru dimulai dengan pembentukan panitia pelaksanaan sertifikasi guru di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pemberian kuota kepada dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota, dan penetapan peserta oleh dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota. Agar seluruh instansi yaitu dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, LPMP dan unsur terkait dengan pelaksanaan sertifikasi guru mempunyai pemahaman yang sama tentang kriteria dan proses penetapan peserta sertifikasi guru, maka perlu disusun Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011.
B. Dasar Hukum
Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan adalah sebagai berikut.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru.
Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011
3
C. Tujuan
Pedoman penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan ini mempunyai tujuan sebagai berikut.
1. Sebagai bahan acuan bagi pihak terkait dalam melakukan proses penetapan peserta sertifikasi guru secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Memberikan informasi kepada masyarakat luas agar dapat memantau pelaksanaan penetapan peserta sertifikasi guru di wilayahnya.
D. Sasaran
Sasaran Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi guru ini adalah pihak yang terkait dengan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan, yaitu:
1. Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru1
2. Dinas Pendidikan Provinsi; ;
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
4. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan;
5. Pengawas Sekolah;
6. Kepala Sekolah;
7. Guru; dan
8. Masyarakat.
E. Ruang Lingkup Pedoman
Pedoman ini memberikan informasi kepada semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan sertifikasi guru tentang beberapa hal sebagai berikut:
1. jumlah sasaran nasional;
2. perhitungan kuota peserta;
1 Untuk selanjutnya dalam buku ini Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru disebut LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru atau LPTK
Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011
4
3. persyaratan peserta;
4. proses penetapan peserta sertifikasi guru;
5. prosedur operasional standar; dan
6. jadwal pelaksanaan.
Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011
5
BAB II
POLA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
A. Alur Sertifikasi Guru Dalam Jabatan
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 65 huruf b dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan, sertifikasi bagi guru dalam jabatan untuk memperoleh sertifikat pendidik dilaksanakan melalui pola: (1) uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio, dan (2) pemberian sertifikat pendidik secara langsung. Penyelenggaraan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 dibagi dalam 3 (tiga) pola sebagai berikut.
1. Penilaian Portofolio (PF)
Sertifikasi guru pola PF diperuntukkan bagi guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang: (1) memiliki prestasi dan kesiapan diri untuk mengikuti proses sertifikasi melalui pola PF, (2) tidak memenuhi persyaratan persyaratan dalam proses pemberian sertifikat pendidik secara langsung (PSPL). Penilaian portofolio dilakukan melalui penilaian terhadap kumpulan berkas yang mencerminkan kompetensi guru. Komponen penilaian portofolio mencakup: (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan pelatihan, (3) pengalaman mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7) karya pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan (10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.
Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011
6
2. Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung (PSPL)
Sertifikasi guru pola PSPL diperuntukkan bagi guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memiliki:
a. kualifikasi akademik magister (S-2) atau doktor (S-3) dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya, atau guru kelas dan guru bimbingan dan konseling atau konselor, dengan golongan sekurang-kurangnya IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b;
b. golongan serendah-rendahnya IV/c atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c.
3. Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)
PLPG diperuntukkan bagi guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang: (1) memilih langsung mengikuti PLPG (2) tidak memenuhi persyaratan PSPL dan memilih PLPG, dan (3) tidak lulus penilaian portofolio, PLPG harus dapat memberikan jaminan terpenuhinya standar kompetensi guru. Beban belajar PLPG sebanyak 90 jam pembelajaran. Model Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, dan Menyenangkan (PAIKEM) disertai workshop Subject Specific Pedagogic (SSP) untuk mengembangkan dan mengemas perangkat pembelajaran. Uji kompetensi dalam bentuk Penilaian Portofolio (PF), Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung (PSPL), dan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) bagi peserta sertifikasi guru dilakukan oleh Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru yang terdiri dari LPTK Induk dan LPTK Mitra dikoordinasikan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG). Secara umum, alur pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011 disajikan pada Gambar 2.1.
Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011
7
Gambar 2.1: Alur Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan Penjelasan alur sertifikasi guru dalam jabatan yang disajikan pada Gambar 2.1 adalah sebagai berikut.
1. Guru dalam jabatan yang memenuhi persyaratan sebagai peserta sertifikasi guru pertama kali harus melakukan penilaian terhadap kesiapan dirinya dalam mengikuti uji kompetensi melalui penilaian portofolio untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Kesiapan yang dimaksud adalah: (1) ketersediaan dan kelengkapan dokumen portofolio yang dimilikinya, (2) telah melakukan penilaian sendiri terhadap dokumen portofolio yang dimilikinya, dan (3) memiliki kesiapan diri untuk mengikuti tes awal.
2. Berdasarkan hasil penilaian diri tersebut, kemudian guru melakukan pemilihan pola sertifikasi guru: pola PSPL, pola PF, atau pola PLPG.
Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011
8
3. Peserta yang telah siap mengikuti pola PSPL, mengumpulkan dokumen2
LPTK penyelenggara sertifikasi guru melakukan verifikasi dokumen. Apabila dokumen yang dikumpulkan oleh peserta dinyatakan memenuhi persyaratan (MP) maka peserta dinyatakan lulus sertifikasi guru dan menerima sertifikat pendidik, sebaliknya apabila tidak memenuhi persyaratan (TMP), maka secara otomatis menjadi peserta PLPG. untuk diverifikasi oleh asesor Rayon LPTK sebagai persyaratan untuk menerima sertifikat pendidik secara langsung. Penyusunan dokumen mengacu pada Pedoman Penyusunan Portofolio (Buku 3).
4. Peserta yang siap memilih pola PF, mengikuti prosedur sebagai berikut.
a. Peserta wajib mengikuti tes awal di tempat pelaksanaan tes yang ditetapkan oleh KSG (ICT Center). Soal tes disediakan oleh KSG melalui WEBSITE KSG yang hanya dapat dibuka di ICT Center3
b. Peserta yang mencapai nilai/skor tes sama dengan atau lebih tinggi dari batas kelulusan yang ditetapkan oleh KSG, maka peserta dinyatakan lulus mengikuti sertifikasi pola PF. Peserta yang tidak lulus tes awal secara otomatis menjadi peserta sertifikasi pola PLPG. .
c. Peserta yang lulus tes awal mendapatkan bukti kelulusan dari ICT Center dan diberi waktu untuk menyusun portofolio4
2 Dokumen berupa: (1) photocopy ijazah, (2) surat tugas atau surat izin belajar, (3) surat keputusan pangkat/golongan terakhir, (4) surat keputusan tugas mengajar, (5) surat rekomendasi sebagai peserta sertifikasi pola PSPL dari dinas pendidikan. Untuk selanjutnya berkas yang disusun oleh peserta sertifikasi pola PSPL disebut dokumen. 3 Prosedur pelaksanaan tes awal tertuang dalam panduan tersendiri. 4 Tenis penyusunan portofolio dan jenis berkas yang disusun mengacu pada Pedoman Penyusunan Portofolio (Buku 3). . Fotokopi bukti kelulusan tes awal dilampirkan dalam bendel portofolio.
Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011
9
d. Portofolio yang telah disusun oleh peserta sertifikasi diserahkan kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan diteruskan kepada Rayon LPTK untuk dinilai oleh asesor.
1) Apabila hasil penilaian PF peserta sertifikasi guru memiliki skor sama dengan atau di atas batas kelulusan, maka kemudian asesor melakukan verifikasi berkas PF yang disusun5
2) Apabila skor hasil penilaian PF mencapai batas kelulusan, namun secara administrasi masih ada kekurangan maka peserta harus melengkapi kekurangan administrasi (MA). Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa peserta menguasai kompetensi guru sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen portofolio, maka peserta dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikat pendidik.
6
3) Apabila hasil penilaian PF belum mencapai batas kelulusan, peserta harus mengikuti pola PLPG. untuk selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap berkas PF yang disusun.
5. Peserta yang mengikuti PLPG adalah peserta yang: (1) langsung memilih pola PLPG; (2) memilih pola PF tetapi tidak lulus tes, atau tidak lulus penilaian PF, atau tidak lulus verifikasi berkas PF; dan (3) berstatus TMP pada pola PSPL. Waktu pelaksanaan PLPG ditentukan oleh Rayon LPTK sesuai ketentuan yang tertuang dalam Rambu-Rambu Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (Buku 4).
5 Proses verifikasi dilakukan dengan memanggil guru tersebut ke LPTK melalui dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota. 6 Misalnya ijazah belum dilegalisasi, pernyataan peserta pada portofolio sudah ditandatangani tanpa dibubuhi materai, dan sebagainya.
Pedoman Penetapan

2011, Sistem Sertifikasi Guru Tanpa Portofolio

Penyelenggaraan sertifikasi guru dalam jabatan pada 2011 dimungkinkan terjadi perubahan. Jika sebelumnya harus melalui jalur portofolio, tetapi tidak untuk kali ini.“Untuk nanti kami akan menguslkan agar guru bisa mengikuti sertifikasi tanpa melalui jalur portofolio melainkan langsung mengikuti PLPG,” kata Rektor IKIP PGRI, Muhdi MH, Selasa (2/11).

Jalur sertifikasi melalui PLPG tersebut menurutnya diperuntukkan bagi peserta yang tidak memenuhi persyaratan portofolio. Misalkan saja, dari kelengkapan dokumen tidak memenuhi. “Dilihat dari segi waktu, sistem ini akan lebih efisien. Selain itu juga dapat menghindari adanya kecurangan dari peserta,” terang dia.

Dengan langsung mengikuti PLPG ditambahkannya guru yang tidak lolos persyaratan portofolio tak akan lagi memaksakan diri. Di samping itu juga tidak akan mendorong seseorang untuk memenuhi persyaratan secara instan dan memicu tindakan  pelanggaran yang lain. “Misalkan saja pembuatan dokumen ‘aspal’. Kondisi yang datang akibat paksaan keadaan memungkinkan segala bentuk pelanggaran mungkin terjadi,” terang Muhdi.

Mereka yang mengikuti proses sertifikasi melalui PLPG tak lantas memposisikan guru yang bersangkutan pada level yang lebih rendah dibanding jalur portofolio. Menuurt Muhdi, dari penelitian yang ada terbukti bahwa guru yang mengikuti jalur PLPG mengalami kenaikan kinerja. Hal itu dikarenakan selama mengikti PLPG mereka dilatih banyak hal.

“Dengan begitu empat aspek profesionalisme guru yakni pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian akan dapat terpenuhi,” kata dia.

Ditambahkan Muhdi, penyelenggaraan sertifikasi untuk 2010 sendiri sudah memasuki tahap akhir. Diusahakan dalam bulan ini segala proses penilaian bisa selesai lebih awal. “Paling tidak dalam bulan ini sudah selesai,” kata dia.

Pada 2011 nanti akan terjadi penambahan kuota bagi sertifikasi guru. Jika sebelumnya kuota yang ada sebesar 200.000, untuk 2011 nanti bertambah menjadi 361.885. “Panambahannya sekitar 70%,” imbuhnya.

Kuota Sertifikasi Guru 2011 Naik

Kuota sertifikasi guru untuk tahun 2011, dipastikan naik secara signifikan hingga sejumlah 361.855 orang. Kenaikan ini berarti melebihi 75 persen dari tahun sebelumnya yakni 200 ribu. Selain itu, ada penambahan jalur sertifikasi selain portofolio, yakni melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Menurut Rektor IKIP PGRI Semarang yang juga salah satu pelaksana sertifikasi guru, Muhdi SH MHum, seiring naiknya jumlah kuota, maka ada pengetatan persyaratan kelulusan bagi guru yang mengikuti sertifikasi melalui jalur portofolio.

“Sementara jalur PPG dikhususkan untuk para calon guru alias lulusan (sarjana) kependidikan. Syarat kelulusan jalur ini pun cukup ketat. Agar nantinya benar-benar tercetak guru profesional, sebagaiman tuntutan Undang-Undang Nomor 14/2005  tentang Guru dan Dosen,” katanya.

Seiring dengan naiknya kuota sertifikasi guru, tentu saja membuka peluang lebih besar bagi para guru untuk mengikuti sertifikasi. Terlebih, hingga kini guru yang tersertifikasi baru 23 persen dari jumlah total 2,7 juta guru yang terdata di Indonesia.

Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) yang diterapkan sejak 2006 dan diperuntukkan bagi guru yang tidak lolos portofolio, tutur dia, ada perubahan dengan memperbanyak workshop, subjek spesifik pedagogik, serta memperbaiki pelaksanaan pembelajaran (peer teaching).

“Saat ini, perguruan tinggi yang ditunjuk melaksanakan sertifikasi, sedang menyiapkan pelaksanaan, sambil menunggu Surat Keputusan dari Menteri Pendidikan Nasional. Diharapkan, SK tersebut segera turun, agar segera jelas juklaknya (petunjuk dan pelaksanaan),” ungkapnya, Selasa (14/12).

Pelaksanaan sertifikasi guru 2011 memang sengaja ada perubahan, termasuk membolehkan para calon guru mengikutinya. Hal ini menurut Muhdi, semata-mata untuk mencari bibit-bibit guru dari sumber yang lebih banyak dan lebih muda sehingga lebih enerjik dalam mendidik para siswa nantinya.

“Di samping itu, jika sertifikasi terus melalui portofolio, guru profesional yang tercetak pun berusia tua dan kurang bisa berdaya lebih lama,” tandasnya.

Dikatakan pula, dalam rangka peningkatan penyelenggaraan sertifikasi guru, maka konsorsium sertifikasi sedang berupaya merancang perubahan. Diantaranya, tidak harus seluruh peserta sertifikasi melalui portofolio, mengumpulkan dokumen untuk dinilai. Melainkan jika merasa nilai yang akan dikumpulkan tidak memenuhi poin 850, bisa langsung ikut PLPG.

manfaat dan kegunaan minum air kelapa..dawegan barudak..!

Sejak lama, kelapa dikenal sebagai tumbuhan yang kaya manfaat. Nyaris tak ada bagian dari tanaman kelapa yang tidak bermanfaat bagi kehidupan.
Namun tak jarang pula orang yang tidak paham memanfaatkan setiap bagian dari kelapa. Air kelapa misalnya, justru hanya menjadi limbah karena bingung memanfaatkanya. Padahal air kelapa justru sangat berkhasiat bagi kesehatan dan kebugaran tubuh.
Nah.. agar air kelapa tak terbuang percuma, Anda perlu tahu apa saja khasiat dan kegunaannya. 

Inilah alasan kenapa Anda perlu minum air kelapa: 1. Air kelapa ternyata lebih bernutrisi ketimbang susu penuh (whole milk) karena tidak mengandung kolesterol dan rendah lemak. 2. Air kelapa dapat memperbaiki sirkulasi darah dan dikenal mampu membersihkan saluran pencernaan. 3. Air kelapa tidak hanya akan membuat sistem kekebalan tubuh Anda lebih baik, tetapi juga membantu tubuh melawan beberapa jenis virus penyebab penyakit. 4. Jika Anda mengidap penyakit batu ginjal, biasakanlah meminum air kelapa secara rutin. Kebiasaan meminum air kelapa akan mambantu memecah batu ginjal dan memudahkan mereka keluar dari tubuh. 5. Air kelapa juga dikenal sejak dahulu dapat menyembuhkan gangguan saluran kencing. Segelas air kelapa akan meredakan rasa sakit akibat susah kencing. 6. Jika Anda masih merasa pusing karena mabuk, tak ada yang bisa memulihkannya dengan cepat selain mengonsumsi air kelapa. 7. Air kelapa yang rasanya lembut sangat kaya akan elektrolit dan potassium . Potassium dapat membantu tubuh mengatur tekanan darah dan fungsi organ jantung. 8. Air kelapa dapat mempercepat naiknya trombosite bagi penderita DBD dan menurunkan demam (trombosit turun karena dipakai untuk mencegah pendarahan,karena demam tinggi mengakibatkan pengentalan darah,dan pori”pembuluh darah membesar)

Berbagai manfaat air kelapa: a. Air kelapa berkhasiat sebagai diuretik, yaitu untuk memperlancar pengeluaran air seni. Air kelapa muda dicampur dengan sedikit sari jeruk sitrun bermanfaat untuk mengatasi dehidrasi, juga untuk memerangi gangguan cacing dalam perut anak-anak kecil. b. Jika air kelapa muda yang dicampur dengan susu amat baik untuk makanan anak. Campuran air kelapa muda tersebut mempunyai khasiat untuk mencegah penggumpalan susu dalam perut, muntah, sembelit, dan sakit pencernaan. c. Air kelapa juga mempunyai bermacam-macam khasiat sebagai obat. Di antaranya, minum air kelapa muda juga dapat membantu mengatasi pengaruh racun obat sulfa dan antibiotika lain, sehingga menjadikan obat-obat itu lebih cepat diserap darah. d. Mencuci muka dengan air kelapa secara kontinu tiap hari dapat menyembuhkan atau melenyapkan jerawat, noda-noda hitam, kerutan pada wajah yang datang lebih dini, kulit mengering, dan wajah menjadi tampak berseri. e. Campurlah air kelapa dengan sedikit madu. Ramuan ini merupakan tonikum yang murah tetapi berkhasiat. Ramuan ini merangsang pusat-pusat seksual tubuh dan meniadakan akibat buruk gairah seksual berlebih. f. Jerawat membandel dapat diobati dengan campuran 25 gram pasta kunyit dengan segelas air kelapa, lalu dibiarkan selama semalam suntuk, kemudian tambahkan 3 sendok teh bubuk cendana merah. Aduk-aduklah semua bahan tersebut sampai rata, kemudian disimpan lagi tanpa terganggu selama 3 hari. Saringlah ramuan tadi dengan tiga lapis kain kasa. Simpan sari tadi dalam botol, dan oleskan pada muka dua kali sehari hingga jerawat lenyap. g. Air kelapa juga berkhasiat sebagai obat luka, telapak kaki pecah-pecah, dan eksim. Membuat ramuannya relatif mudah. Rendamlah segenggam beras dalam air kelapa muda bersama tempurungnya sampai beras terasa asam karena peragian, kemudian beras digiling menjadi bubuk halus. Tepung beras tersebut digunakan dengan dioleskan setiap hari selama 3-4 hari pada bagian tubuh yang sakit. h. Jika air kelapa muda dicampur dengan sejumput bubuk kunyit dan air kapur sirih dalam ukuran sama merupakan obat luka bakar dan meniadakan rasa panas pada telapak kaki dan tangan

musik jazz dapat membuat hidup lebih bermakna

jazz..is the king music

Bagaimana cara menikmati Jazz?  Bagaimana cara mencerna apa yang didengar?  Apa yang didengarkan dari Jazz?  Mengapa Jazz terdengar hanya seperti nada-nada yang dijejalkan saja?  Ini hanya sedikit dari banyak pertanyaan yang sudah sering saya dengar dari berbagai pihak yang baru saja mulai mendengar Jazz.

Atau bahkan dari mereka yang mengaku sudah sering mendengar Jazz. Banyak juga yang akhirnya mundur teratur karena menurut mereka Jazz terlalu rumit untuk dapat dimengerti.  Ini sebuah hal yang patut disayangkan karena hanya dengan meluangkan sedikit waktu untuk mempelajari sisi-sisi terdasar dari Jazz, Anda dapat membuka pintu menuju sebuah pengembaraan yang unik dan membawa diri Anda ke dalam sebuah dimensi baru dalam menikmati musik ini.

Berikut beberapa saran saya yang sekiranya dapat membantu Anda:

1. Mulailah dengan memperkenalkan diri Anda kepada sedikit sejarah Jazz.  Hal ini dapat dilakukan dengan membaca berbagai artikel di Internet, dan yang pasti dengan mendengarkan berbagai contoh lagu klasik hasil karya permainan musisi-musisi seperti Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Count Basie, Charlie Parker, Miles Davis, John Coltrane, dan lain-lain;

2. Perkenalkan juga diri Anda kepada berbagai style Jazz seperti Dixie, Swing, Bebop, Cool, Free, Jazz Rock, dan lain-lain;

3. Dari berbagai contoh lagu dan style tersebut, perhatikanlah perbedaan style, melodi, dan ritmenya.  Ini adalah dasar-dasar dari variasi yang kemudian dapat dikembangkan oleh sang musisi dalam berimprovisasi;

4. Amati juga olah komunikasi dari musisi-musisi yang bermain dan bagaimana cara mereka berinteraksi satu sama lain;

5. Pergilah menikmati Jazz yang dimainkan live.  Coba bandingkan apa yang Anda dengar di rumah dengan yang dimainkan di hadapan Anda.  Apakah ada kesamaan atau mungkin perbedaan?

6. Jangan malu-malu untuk mendekati sang musisi dan mulai bertanya atau meminta pendapat tentang musik yang mereka mainkan.  Mereka merupakan nara sumber penting untuk menambah pengetahuan Anda.

Pada umumnya apresiasi musik merupakan pengalaman pribadi yang sangat intim dan berbeda nilainya bagi setiap pendengar; tentunya secara khusus Jazz juga demikian adanya. Jazz merupakan karya seni unik di mana musik yang dimainkan adalah sebuah bentuk ekspresi timbal balik antara sang musisi dan pendengar.  Jazz perlu didengar, dialami, dihayati, dan yang terpenting, disimak.  Semakin banyak Anda menyimak, semakin dalam pengertian dan apresiasi yang akan Anda miliki atas seni ini.  Menikmati Jazz tidak sukar selama Anda memiliki keinginan dan ketertarikan untuk terjun masuk dan merangkulnya. (rileks)